Keranda di Tanah Sempadan

Agus Wahyuni

Borneo Tribune, Pontianak

Temajuk desa yang indah. Diapit dua pegunungan dengan hutan dan lautnya yang eksotik. Di situ pula ada tanda Sempadan, pemisah dua negara: Indonesia dan Malaysia. Tapi keindahan alamnya tidak seindah kehidupan warga di sana. Bayangkan saja, tak ada akses jalan dan jembatan yang menghubungkan desa ini dengan daerah luar. Yang paling menyedihkan adalah saat ada warga yang sakit atau melahirkan. Meninggal di jalan ketika hendak dibawa ke rumah sakit adalah hal yang kerap ditemui di desa itu.  

Hari mulai gelap. Angin laut berhembus kencang bersamaan dengan ombak menggulung menuju dasar pantai, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Sambas, Kalimantan Barat. Di dermaga, Sumardi baru saja pulang melaut. Dengan napas tersengal, Yono mengabarkan istrinya, Masrah segera melahirkan.

Di rumah Sumardi sudah ada Juraini, bidan desa yang bertugas di sana sejak 1990. Juraini kesulitan menangani persalinan Masrah. “Posisi janin melintang,” kata Juraini sambil menyeka peluh. Bidan desa ini tidak punya cukup peralatan. Juraini meminta Sumardi membawa Masrah ke puskesmas di Desa Liku, satu-satunya puskesmas di Kecamatan Paloh, malam itu juga.

Sumardi panik. Di luar cuaca sedang buruk. Angin kencang disertai ombak besar. Padahal warga kampung mesti segera membawa Masrah ke puskesmas yang jaraknya 90 kilometer atau sekitar 3 jam perjalanan melewati bibir pantai. Tak ada jalan, apalagi ambulans. Satu-satunya kendaraan yang bisa digunakan adalah sepeda motor. Tapi medannya akan sangat berat. “Jika menggunakan motor, bisa-bisa istri saya melahirkan di jalan,” ujar Sumardi.   

Tidak mau mengambil resiko. Sumardi memutuskan memilih jalur laut, meskipun jarak tempuhnya 3 jam lebih lama ketimbang lewat darat. “Tapi ini lebih aman,” tambah lelaki 38 tahun ini. Warga kampung pun bergegas menyiapkan perahu motor mesin 40 PK milik salah seorang warga. Karena darurat dan harus cepat, warga kemudian menambah lagi kecepatan mesin milik perahu menjadi 200 PK. Sehingga waktu tempuh bisa dipersingkat hingga 2 jam.  

Masrah dibopong sepanjang satu kilometer menggunakan tandu hingga sampai ke perahu. Di tengah ombak yang menggoyang-goyangkan perahu, Masrah terus merintih kesakitan. Bidan Juraini tampak gelisah. Masrah terus mengalami pendarahan. Namun ia hanya bisa menenangkan Masrah dan memberikan pertolongan sebisanya.

Sesampai di puskesmas Liku, pihak medis menyatakan tidak mampu menangani persalinan Masrah. Puskesmas itu tidak memiliki perlengkapan yang mencukupi. Mereka lantas merujuk Masrah ke rumah sakit Sambas. Kondisi istrinya sudah makin lemas. Padahal butuh waktu 4 jam lagi untuk sampai di rumah sakit. Sumardi tak membuang waktu, bergegas mencari mobil. Beruntung seorang warga yang tinggal tak jauh dari puskesmas mau menyewakan mobilnya.  

Mobil terus melaju di jalan yang rusak, seperti berlomba dengan waktu. Bila tak segera sampai ke rumah sakit dikuatirkan Masrah sulit tertolong. “Tapi bersyukur, meski sudah sangat lemah, istri saya masih mampu bertahan,” ujar Sumardi.

Malam harinya suara bayi terdengar dari ruang persalinan Rumah Sakit Sambas. Masrah melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Tapi masalah belum berakhir di situ. Sumardi kesulitan membayar biaya persalinan. Uang tabungannya sebesar 3 juta rupiah sudah ludes untuk membayar perahu dan ganti biaya solar 100 liter, serta menyewa mobil. Beruntung sejumlah warga memberikan sumbangan sukarela.

Selain Sumardi, kondisi tidak jauh berbeda pernah juga terjadi pada Yono, warga lain. Bedanya, Yono masih bisa mengungsikan istrinya, Sari ke tempat keluarga di Desa Liku. Bidan Juraini, berdasarkan hitungannya, memperkirakan kelahiran Sari masih sebulan lagi. Agar tidak beresiko, Juraini menyarankan pada Yono agar segera membawa istrinya ke Desa Liku. “Kalau terlalu dekat, terlalu beresiko. Bisa-bisa seperti bu Masrah,” kata Juraini pada Yono.  

Yono membonceng istrinya melewati bibir pantai. Mengendarai motor di pasir lebih sulit daripada di jalan biasa. “Saya harus hati-hati membawa istri saya,” cerita Yono. Di perjalanan sepeda motornya mogok, padahal masih tersisa 1 jam perjalanan. Yono tambah panik karena istrinya mengalami pendarahan. “Mungkin karena terkena goncangan saat dibonceng motor,” ujar Yono.

Beruntung pada saat itu ada dua pengendara motor melintas. Dari pertolongan mereka istri Yono bisa dibawa sampai ke puskesmas. Seminggu setelah itu, Sari melahirkan. Kelahiran ini 3 minggu lebih cepat dari waktu kelahiran normal. “Itulah kondisi di sini. Tak tersedianya jalan bisa bikin orang melahirkan lebih cepat,” ujar Yono, setengah bercanda.

Tak heran bila Yono merasa bersyukur. Meninggal dalam kondisi akan melahirkan bukanlah hal yang sulit ditemui di Desa Temajuk. Data Dinas Kesehatan Sambas, tahun 2010 saja sudah ada 32 ibu melahirkan dari Desa Temajuk yang dirujuk ke puskesmas dan rumah sakit. “2 orang diantara mereka meninggal dunia dalam perjalanan,” ujar Kasi Pelayanan Kesehatan Sambas, Rahma.

Berhubung akses jalan dari Desa Temajuk ke Kecamatan terisolasi, Rahma menyarankan minimal sebulan sebelum melahirkan sang ibu sudah berada di pusat kota. “Sehingga memasuki masa melahirkan bisa cepat ditangani,” ujar Rahma, menyarankan. Desa Temajuk hanya memiliki 2 orang petugas kesehatan: 1 orang mantri dan 1 bidan. Persediaan obat-obatan juga terbatas. Sementara tenaga dokter hanya bertugas di Kecamatan Paloh.

Problem yang dihadapi warga Desa Temajuk bukan hanya saat melahirkan saja. Mahyadi, mantan Kepala Badan Perwakilan Desa Temajuk pernah kehilangan nyawa anaknya, Yudi, 3 tahun lalu.  Saat itu anaknya yang baru berusia 8 tahun menderita demam tinggi. Dia membawa anak ke mantri kesehatan, namun si mantri angkat tangan. Dibantu oleh Kusmito, tetangganya, Mahyadi memutuskan membawa anaknya ke rumah sakit di Sambas dengan menggunakan sepeda motor. Yadi didudukkan di tengah, diapit oleh Mahyadi dan Kusmito.

Di tengah perjalanan, air laut mulai pasang. Ombak setinggi dua meter menggulung hingga ke dasar pantai. Praktis sepeda motor Mahyadi hanya bisa berlari dengan kecepatan 20 kilometer per jam karena jalan pasir mulai terendam air pasang. Ban motor kerap terbenam dalam pasir. Lamanya perjalanan membuat nyawa anak Mahyadi tidak bisa tertolong. Yudi menghembuskan nafas terakhir di atas sepeda motor.

Desa Temajuk merupakan daerah perbatasan paling barat di Kalimantan Barat. Dari ibu kota provinsi Pontianak butuh waktu 14 jam perjalanan darat untuk sampai ke desa ini. Temajuk berbatasan langsung dengan Telok Melano, Serawak, Malaysia.

Pada 1970an wilayah ini pernah menjadi tempat persembunyian Pasukan Gerakan Rakyat Serawak/ Persatuan Rakyat Kalimantan Utara (PGRS/Paraku) yang berusaha ditumpas militer Indonesia. PGRS/ Paraku adalah para pemberontak yang terkait konfrontasi dengan Malaysia.  “Sejak operasi Malaysia-Indonesia (Malindo) tahun 1987, anggota PGRS sudah tidak kelihatan lagi,” kata Marjuni, tokoh masyarakat Temajuk.

Pemerintah pusat kemudian menempatkan transmigran lokal di desa ini. Kebanyakan berasal dari Kecamatan Sungai Duri, Selakau, Pemangkat dan Tebas. Sejak itulah, Temajuk mulai dihuni. Setiap warga disediakan satu unit rumah sederhana dan lahan seluas 5 hektare lengkap dengan bibit tanaman, seperti buah rambutan, karet dan lada.

Tapi, penempatan warga di Desa Temajuk ini tanpa diiringi pembangunan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan. Bahkan hingga puluhan tahun berikutnya, jalan yang diidam-idamkan belum juga terwujud. Keterisolasian desa membuat hidup terasa sangat sulit bagi 550 kepala keluarga atau 1.814 jiwa warga yang tinggal di desa itu. Derita warga semakin bertambah memasuki musim lamdas atau ombak besar yang terjadi pada Agustus-Nopember. Kapal nelayan tak bisa berlayar. Praktis tak ada penghasilan yang bisa diperoleh. Dan pada musim itulah, setiap tahun, warga mengalami krisis pangan.

Kapal pembawa sembako dari pusat kota ke Temajuk praktis tidak bisa beroperasi. Sementara jalur darat sama sekali tidak bisa dilewati karena air pasang laut. Pemkab Sambas harus menyalurkan bantuan sembako berupa 5 ton beras, mie instan dan ikan kalengan kepada warga Temajuk menggunakan kapal berukuran besar.

Selain krisis pangan, yang paling ditakutkan saat lamdas adalah bila ada warga yang sakit atau melahirkan. “Kami jelas tak bisa membawanya ke rumah sakit. Hanya bisa dirawat seadanya di desa,” ujar Marjuni. “Mau berobat susah, mau jual hasil laut juga susah. Ekonomi jadi tambah sulit. Warga yang miskin akan terus miskin.”

Sebenarnya penghasilan warga cukup besar. Sekitar 70 persen warga Temajuk adalah petani lada. Sisanya adalah nelayan dan berdagang. Rata- rata pendapatan ekonomi warga disana tinggi, sekitar Rp 1-7 juta perbulan, terutama saat harga lada naik. Namun, tingginya harga lada akan sia-sia saja kalau hasil panen tak bisa dibawa keluar.

Warga Temajuk bisa masuk kampung Telok Melano, Malaysia tanpa melalui pos pemeriksaan lintas batas. Meski hanya berjarak beberapa kilometer, Desa Temajuk dan Telok Melano sangat bertentangan. “Kalau kita masuk ke seberang (Malaysia-red), kita akan lihat jalan mereka halus dan lebar-lebar. Di sini (Temajuk) jalan setapak pun tidak ada,” kata Marjuni membandingkan.

Marjuni bercerita, sebulan sekali pihak kerajaan rutin mengirimkan tenaga dokter dan perawat ke warganya menggunakan helikopter. Mulai dari pemeriksaan tes darah hingga pada pemberian obat secara gratis untuk sebulan. Seperti pemberian vitamin, obat demam, flu dan lainnya. Pelayanan seperti itu tidak didapat oleh warga Temajuk. Ketika sedang jatuh sakit, warga panik karena tidak ada pelayanan kesehatan yang baik di desanya.

Kepala Desa Temajuk Mulyadi pernah mengerahkan puluhan warga mengawal perjalanan ibu melahirkan sampai ke puskesmas Kecamatan Paloh dengan cara ditandu melalui bibir pantai. Ketika itu ombak sedang besar. “Bayangkan, 30 kilo (meter) kami berjalan. Kasihan orang yang sakit bisa tambah sakit.”

Pemkab Sambas pernah memberikan bantuan speed boat. Namun kendaraan air itu tidak bisa difungsikan warga. Saking kesalnya Mulyadi pernah minta Pemkab Sambas untuk menarik kembali bantuan speed boad itu. “Speed boat itu terlalu kecil untuk membawa pasien. Jadi tidak pernah dipakai,” jelas Marjuni.

Pejabat Pemkab Sambas sudah berulang kali berkunjung ke sana. Mantan Bupati Sambas, Burhanuddin A Rasyid saat masih menjabat berjanji menghapuskan status daerah terisolir bagi desa Temajuk.  Tapi hingga masa jabatannya usai belum terealisasi. Kepala Dinas Bina Marga Sambas, Ferry Madagaskar sudah memasukkan usulan bantuan dana pemerintah pusat untuk membangun jalan perbatasan Kecamatan Paloh, Desa Temajuk-Cermai sepanjang 34 kilometer, dengan lebar 6 meter. Tapi ia belum bisa pastikan kapan realisasinya.

Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan dan Pemberdayaan Daerah Perbatasan, Dedi S Helmi menuding pemerintah tak serius mengurus perbatasan. Pembangunan jalan paralel Sebubus-Aruk sepanjang 48 kilometer, dan Cermai –Sui Sumpit- Temajuk sepanjang 38 kilometer hingga kini belum bisa terealisasi. “Sehingga wajar jika warga perbatasan bertanya, siapa yang bertanggung jawab membangun wilayah perbatasan dan pembinaan masyarakatnya,” kata Dedi.

Kepala Dinas Kesehatan Sambas, dr Nyoman Nukarca mengatakan semua persoalan bermuara pada minimnya anggaran untuk peningkatan pelayananan kesehatan. Seperti bantuan dua unit speed boad mesin 40 PK sampai sekarang tidak berfungsi karena tidak memiliki dana operasional jika dijalankan setiap harinya. Belum biaya distribusi obat- obatan ke daerah terisolir dan pedalaman. “ Jika alokasi dana cukup, pelayanan kesehatan akan baik,” kata Nyoman.

Anggota DPR RI Komisi IX Dapil Kalbar, Karolin Margret Natasa menuding Departemen Kesehatan tidak jelas mengeluarkan program pelayanan kesehatan kepada warganya di daerah terpencil dan terisolir. Seperti penempatan tenaga dokter PTT di daerah pedalaman. Satu sisi langkah itu baik, tapi penempatan tenaga dokter menggunakan sistem kontrak dalam setahun. “Lepas itu mereka kembali lagi ke tempat tugas asal,” kata Karolin.  Begitu juga penempatan fisik puskesmas di berbagai daerah keberadaannya sulit diakses oleh warga yang tinggal di pedalaman. “Padahal bisa saja Depkes membuat program dokter terbang atau menempatkan dokter terapung yang bisa menjangkau puskesmas di daerah pedalaman.”

Begitu juga dengan program Jaminan Persalinan (Jampersal) atau biaya persalinan gratis. Kementerian Kesehatan tidak melakukan dengan perencanaan yang baik. Pembahasan program itu telah dilaksanakan sejak tahun lalu, tetapi petunjuk teknis baru keluar pada April 2011.

”Bagaimana dengan sosialisasinya? Semuanya mendadak. Pada awal pembahasan anggaran tidak ada. Mendekati ketok palu baru ada program Jampersal. Dana yang diperoleh Rp 1,2 triliun. Padahal seharusnya bisa lebih dari itu,” ujar Karolin dengan nada keras.

Warga Temajuk masih menagih janji perbaikan infrastruktur dan pelayan kesehatan. Selama harapan itu belum terpenuhi negara sudah melakukan pembiaran kepada warganya. Komisioner Komnas HAM Indonesia, Yosep Adi Prastyo ketika ditemui di Jakarta menyebutkan, hilangnya nyawa warga karena daerahnya terisolir adalah dosa negara dan masuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Kembali ke Desa Temajuk, warga bernama Sumardi hanya berharap akses jalan segera dibangun. Supaya hidup tidak terus menderita. **

Terbit Borneo Tribune Selasa 10 Mei 2011

Read More

Orang Utan Jadi Menu Santapan Restoran Malaysia

Agus Wahyuni
Borneo Tribune, Putussibau

Centre For International Forestry Research (CIFOR) menemukan perdagangan orang utan di Kapuas Hulu kemudian dibawa sejumlah restoran di Malaysia sebagai menu santapan. Hal itu diungkapkan Hasantoha Adnan, Konsultasn Peneliti CIFOR, di Aula Bappeda Kapuas Hulu, Senin, (18/4).

Ia mengatakan CIFOR masih melakukan proses penelitian sampai sejauh mana jumlah habitat orang utan dan penanganan orang utan oleh masyarakat dan pemerintah kabupaten setempat terutama Kapuas Hulu.

Bekerjasama dengan LSM Riak Bumi dan Walhi, CIFOR seperti diterangkan Anto berada di Kapuas Hulu memberikan lokakarya pelatihan pengetahuan penegakan hukum dalam meningkatkan kepedulian terhadap keberadaan orang utan.

Pelatihan pemahaman terhadap pelestarian orang utan ditujukan kepada unsur kepemerintahan tingkat kecamatan, kepolisian, aparat TNI, petugas kehutanan hingga masyarakat.

CIFOR belum dapat mengungkapkan secara angka jumlah populasi orang utan yang masih ada di Kapuas Hulu. Karena masih dalam proses penelitian.

“ Pencarian orang utan kami arahkan ke populasi kawasan TNDS, TNBK serta pencarian sarang orang utan,” kata Anto.

Pencarian sarang Orang Utan diakui Anto begitu sulit karena objek yang dicari sering berpindah-pindah dalam waktu 2-3 hari. Bukan saja pada penelitian orang utan yang dilakukan oleh CIFOR, melainkan juga melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat.

“ CIFOR memberikan kepedulian kepada masyarakat tidak hanya memperhatikan orang utan tetapi juga mengadakan lomba lukis, cipta lagu oleh masyarakat,” ujar Anto.

Kesadaran terhadap masyarakat akan populasi memang diharapkan oleh CIFOR lewat program pendekatan kepada masyarakat agar tidak ada lagi orang utan diperjualbelikan baik legal atau illegal.

Kapuas Hulu dipilih CIFOR, karena menjadi daerah perhuluan sungai dan simbol keberadaan hutan tropis. “Jika hutan bisa dijaga amanlah ekosistem hutan,” ujar Anton.

Catatan yang dimiliki CIFOR saat ini orang utan Kalbar dan Sarawak tinggal 3.000-4.500 pada tahun 2009.

Read More

Pendidikan yang Terlantar

Agus Wahyuni

Borneo Tribune, Sambas

Kecamatan Sajingan Besar merupakan kawasan perbatasan langsung dengan Biawak, Malaysia Timur atau berada kilometer 90 dari Ibukota Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tapi kondisi jalan perbatasan yang terjal dan berlubang membuat daerah itu terisolir. Yang berujung buruknya mutu pendidikan. Seperti kekurangan tenaga guru sampai tingginya angka putus sekolah.

Diantara jalan terjal itu berdiri bangunan Sekolah Dasar Negeri 04, Dusun Sasak, Desa Sentaban, Sajingan. Proyek tersebut diperkenalkan melalui Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1973, tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar. Karenanya, sekolah yang didirikan juga dikenal sebagai SD Inpres. Sekarang menampung 60 siswa belajar dan dibimbing tiga orang tenaga guru.

Pagi itu pukul 09.00. Lonceng berbunyi tiga kali. Tanda pulang sekolah. Puluhan siswa meninggalkan ruang kelas. Hary (13) bagian dari siswa disana. Saat temannya pulang sekolah Hary terpaksa berada di kelas.

Tas sekolah miliknya ditahan Felik, Kepala Sekolah. Karena Hary ketahuan bolos sekolah setiap kali mengikuti mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Tas itu akan dikembalikan setelah jam pulang sekolah. Sejak itu, Harry tidak mau kembali lagi ke sekolah. Tahun lalu.

Orang tua Hary, Amansius dan Hemita sudah berusaha membujuk anak tertua dari empat bersaudara itu tetap bersekolah. Termasuk keperluan sekolah Heri. Mulai dari uang jajan sekolah sehari Rp 5.000, seragam, sepatu dan buku tulis.

Tapi Hary sudah empat tahun tidak naik kelas lantaran tidak suka pelajaran IPA. Alasan itu membuatnya berhenti sekolah. Sebaliknya, Amansius tidak tinggal diam. Ia terus membujuk anaknya bersekolah.  Seperti membimbing anaknya belajar malam. Meski ia hanya sapai tamatan sekolah dasar. Cara itu tidak berhasil. 

Amansius menyerah dan berkata, “ Jika tidak ingin sekolah, besarnya mau jadi apa, “ kata Amansius kepada anaknya.

Setelah putus sekolah Hary lebih banyak menghabiskan waktu bermain bersama teman sebaya. Seperti memancing ikan di sungai, menoreh getah, hingga berburu kera di hutan. Jika ada pekerjaan proyek masuk desa, Hary melibatkan diri bekerja di proyek itu.

Hemita bercerita, sebulan lalu anaknya bekerja membangun jalan usaha tani di desanya dengan mendapat upah Rp 1.000 per meter. Dalam sehari ia bisa membawa pulang uang Rp 15 ribu ke rumah.

“  Uang itu ia kasi ke saya, katanya untuk beli lauk, “ kata Hermita.

Padahal ia tidak tega melihat anaknya bekerja di usia dini. Semestinya diusia itu Hary masih bersekolah, bermain dan belajar di lingkungan ia tinggal. Harapannya, kelak ia bisa menjadi orang yang berpendidikan di desanya. Tapi harapan itu pupus karena Hary tidak memiliki semangat  lagi bersekolah.

Nasib sama dengan Suridati (12), lebih memilih tinggal di rumah daripada pergi ke sekolah. Setahun lalu ia meninggalkan bangku sekolah kelas tiga SD yang sama dengan Hary.

Suridati merasa sekolah tidak memberi harapan banyak. Setiap kali kenaikan kelas ia selalu tidak naik kelas. Ia pun sering diejek teman di sekolahnya. Lalu meninggalkan sekolah.

Suridati memang berasal dari keluarga kurang mampu. Ayahnya, Yohanes sudah lama almarhum. Ekonomi keluarga ditampuk ibunya, Sariyah (45), kesehariannya bekerja sebagai penoreh getah kebun karet miliknya, seluas satu hektare.

Tapi Sariyah masih mampu menyekolahkan anaknya. Setiap hari anaknya berangkat ke sekolah Sariyah masih sanggup memberikan uang jajan Rp 1.000. Begitu juga dengan kebutuhan sekolahnya, seperti buku tulis, seragam, dan lainnya.

Tapi keputusan anaknya sudah bulat. Tidak ingin bersekolah. Alasannya Suridati tidak suka pelajaran Matematika sehingga membuatnya tiga kali tidak naik kelas. Saat ditanya cita-cita Suriadati, ia menjawab sambil bercanda, “ Mau bekerja di Malaysia saja, biar bisa bantu emak “ kata Surdati.

***

Tempat tinggal Hary dan Suridati. Daerahnya cukup terbelakang. Karena tidak ada penerangan listrik dan akses informasi kepada masyarakatnya. Warga mensiasati dengan menggunakan genset sebagai media penerangan malam hari.  

Sarana prasarana sekolah di desa itu minim. Hanya satu bangunan sekolah dasar negeri dan enam ruang kelas sebagai tempat belajar. Sarana penunjang lain, seperti perpustakaan dan alat peraga pendidikan sama sakali tidak ada. Parahnya lagi, jumlah tenaga guru terbatas dan asal mengajar.

Dengan segala keterbatasan itu membuat sistem pembelajaran di sekolah monoton. Para guru mengajar berdasarkan kurilukulum yang ada. Tanpa ada pengembangan metode pembelajaran yang diterapkan kepada siswa. Yang terjadi, siswa jenuh dan bosan mengikuti rutinitas belajar setiap harinya.

Perasaan itu dialami Hary dan Suridati. Hary tidak suka pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Suridati tidak suka pelajaran Matematika. Sedangkan peran guru dalam membina dan mendidik peserta didiknya diabaikan. Akhirnya, kedua siswa itu memilih berhenti bersekolah daripada tidak naik kelas terus- terusan.

Kepala Desa Santaban, Suwardi pernah mengeluarkan kebijakan menggunakan sebagian Dana Alokasi untuk membantu dan memberi semangat agar siswa di desanya bersekolah. Seperti memberikan seragam, buku dan tas sekolah.

“ Tapi upaya itu tidak mendapat dukungan pihak sekolah, “ kata Suwardi.

Mereka hanya tahu mengajar tanpa memperhatikan perkembangan peserta didiknya. Bahkan ada guru dan kepala sekolah datang ke sekolah sebulan sekali hanya untuk mengambil gaji. Selanjutnya mereka tidak pernah datang lagi menjalankan kewajiban mengajar ke sekolah.     

Diperparah lagi proses belajar mengajar di sekolah hanya berlangsung dua jam. Masuk jam tujuh pulang jam sembilan, berlangsung setiap harinya.

“ Permasalahan itu sudah saya sampaikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten. Tapi tidak ditanggapi,” kata Suwardi. 

Lembaga Wahana Visi Indonesia pernah melakukan penelitian di daerah perbatasan Kalbar, termasuk Kabupaten Sambas di tiga lokasi, Teluk Keramat, Galing dan Sajingan Besar.

Karena tiga kecamatan itu berbatasan dengan Malaysia, Serawak. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kebutuhan untuk melakukan program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat jangka panjang yang berfokus kepada anak di wilayah Sambas.

“ Yang lebih disorot adalah masalah etos kerja guru di perbatasan,” kata ADP Manager Sambas, Wahana Visi Indonesia,  Billy G.T Sumuan.

Dari sejumlah sekolah di perbatasan menemukan semangat guru mengajar di sekolah masih rendah. Mereka rata- rata mengajar hanya berdasarkan bahan ajar bukan melakukan pendampingan kepada siswanya. Tenaga guru disana tidak memiliki inovasi kreatif bagaimana mengembangkan kemampuan siswa dalam mengolah hasil pembelajaran yang dijalankan.

Seperti dialami Reno (15). Ia pernah duduk sampai kelas empat di SDN 09, Dusun Senipahan, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan. Padahal ayahnya, Hamdi masih mampu menyekolahkan anaknya. Ia punya lahan karet tiga hektare lebih. Per hari Rp 100 ribu bisa ia dapatkan. Termasuk untuk kebutuhan anaknya sekolah.

Tapi, sejak Reno memutuskan berhenti sekolah, ia tidak bisa berbuat banyak. “ Kata anak saya malas sekolah karena tidak suka mata pelajaran Matematika, “ kata Hamdi, meniru perkataan Reno.

Reno pun memutuskan bekerja sebagai buruh perusahaan kelapa sawit. Kebetulan di desanya sudah ada sejumlah perusahaan menanamkan investasi ke perkebunan sawit. Mereka butuh karyawan dari warga setempat.

Awalnya Hamdi menolak keinginan Reno. Tapi anaknya memaksa dan memilih bekerja sebagai buruh sawit dengan upah per hari Rp 29 ribu sebagai tenaga menebas rumput dan memberi pupuk kebun sawit.

Selain Retno masih banyak lagi siswa memih bekerja daripada bersekolah. Program pendampingan Wahana Visi Indonesia mencatat ada 850 anak di Kecamatan Sajingan putus sekolah.

 “ Angka putus sekolah belum termasuk daerah lain di Kabupaten Sambas, “ kata Billy.

Semua bermuara pada sistem pendidikan yang salah dan tidak terarah. Penempatan guru di perbatasan hanya sekedar pemenuhan tenaga pengajar tanpa ada landasan pacu bagaimana meningkatkan mutu pendidikan.

Peran guru sekedar menstransfer ilmu melalui satu sumber. Bukan berusaha mencari sumber lain yang lebih inovatif dan kreatif. Alasan itu, Wahana Visi Indonesia memperkenalkan metode pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) bagi siswa di perbatasan.

Seperti menempatkan posisi duduk siswa di ruang kelas tidak semuanya menghadap ke depan, tetapi disusun berkelompok. Begitu juga dengan pajangan dinding kelas. Kebanyakan di sekolah, dindingnya bersih, apalagi ada moto bersih itu indah.
Dengan PAKEM bisa saja semua sisi dinding dipenuhi pajangan rumus Matematika, cuplikan berita di koran atau majalah, atau lukisan karya murid. Atau dinding sekolah di cat warnai – warni sehingga memberikan warna bagi siswa yang menikmati pembelajaran disampaikan gurunya.
“ Cara itu belum dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sambas, “ kata Billy.

Pemerintah mengakui kekurangan itu. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Sambas, Pawadi mengatakan PAKEM bisa saja diterapkan di sekolah perbatasan. Asalkan tujuannya baik. Memberi semangat siswa bersekolah. Tapi yang menjadi kendala sistem pendidikan di perbatasan adalah jumlah guru tidak sebanding dengan jumlah sekolah.

Perbatasan Kecamatan Sajingan Besar memiliki 1.519 siswa dari 13 sekolah dengan 76 lokal SD se-Kecamatan Sajingan. Sementara tenaga pengajar hanya berjumlah 77 orang. Bahkan ada guru yang mengajar empat mata pelajaran.
Ditambah lagi tunjangan guru yang sering telat dibayar karena akses jalan yang buruk.Tenaga guru honorer yang belum diangkat. Insentif yang kurang bagi guru yang di tempatkan di pedalaman. Sehingga mereka lari dari daerah tersebut. Syarat yang tak realistis dan diterapkan bagi para pendidik.
Buruknya infrastruktur juga berdampak kepada semangat siswa bersekolah menurun. Di Kecamatan Sajingan banyak siswa jarak dari rumahnya ke sekolah menempuh perjalanan jalan kaki 2- 3 jam perjalanan. Ketika siswa sampai ke sekolah tenaganya sudah terkuras sebelum menerima pelajaran dari guru.
“ Kondisi itu membuat semangat belajar mengajar siswa dan guru menjadi lemah,” kata Pawadi.

Bupati Sambas, Burhanuddin A Rasyid, sebelum menjadi Bupati pernah merasakan buruknya infrasturktur di perbatasan. Untuk sampai ke Aruk saja ia harus menempuh perjalanan ke Aruk Sajingan Besar sekitar 14 jam melalui jalur sungai dan jalan kaki.

 ” Padahal jika bisa ditempuh kendaraan roda dua atau empat, hanya memakan waktu sekitar dua jam saja” kata Burhanuddin.

Bandingkan dengan kondisi perbatasan di Malaysia memiliki sarana prasaran infrastruktur fisik pembangunan yang baik. Begitu juga dengan bangunan pendidikan dan kesehatan. Terjadi perbedaan yang sangat jelas.

 ” Makanya kami perlu perhatian pemerintah pusat melalui bapak dan ibu menteri,” kata Burhanuddin.

Permintaan itu ditujukan kepada dua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, Menteri Kesehatan, Endang Rahayu Sedyaningsih dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Helmy Faishal Zaini.

Ketika mengunjungi Desa Aruk, Sajingan Besar, Sabtu 20 Maret 2010 membuat mereka berdua miris. Ketika itu, mereka menyempatkan diri berdialog langsung dengan siswa SMPN 1 Sajingan Besar, salah satu sekolah perbatasan, Aruk, Sajingan Besar.

Kedua Menteri itu kaget mendengarkan cerita siswa perbatasan. Seperti diceritakan Adrianus, tinggal di Desa Sungai Bening pergi ke sekolah harus berjalan kaki selama tiga jam. Sama halnya dengan Pensius berangkat dari rumahnya di Dusun Tanjung, Desa Keranji ke sekolah pukul  05.00 dengan memakan waktu sekitar satu jam untuk bisa sampai ke sekolah.

Mendengar cerita siswa perbatasan, Helmy minta dibangun asrama siswa dan guru diprioritaskan bagi siswa rumahnya jauh ke sekolah. Ia juga merogoh kocek pribadi sebesar Rp 200 juta sebagai bantuan awal pembangunan asrama guru dan siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Sambas, Nurpinarto mengatakan, rencananya 2011 asrama akan dibangun di belakang bangunan sekolah SMPN 1 Sajingan, dengan daya tampung bisa mencapai 50 orang. Asrama itu ia prioritaskan kepada siswa yang kelas III agar siswa bisa fokus mengikuti mata pelajaran yang akan diujiankan.

Tapi pelayanan pendidikan yang diberikan pemerintah masih jauh ketinggalan dari tetangganya, Sarawak, Malaysia. Tokoh Pemuda Perbatasan, Anton pernah berkunjung ke sana. Tahun lalu. Di Sarawak, tidak saja bangunan yang megah. Setingkat sekolah dasar saja sudah tersedia sarana dan prarsarana penunjang belajar. Seperti laboratorium komputer, internet, bahasa dan balai pelatihan wirausaha untuk siswa.

Khusus untuk laboratorium pelatihan wirausaha, materi yang diajarkan, berupa service sepeda motor, service televisi, dan menggali potensi kekayaan alam yang ada untuk dijadikan barang jadi bernilai seni, seperti kerajinan tangan pengolahan kulit kerang menjadi pengias dinding dan meja.

Kerajaan Malaysia juga memberikan pelayanan pendidikan gratis kepada warganya. Mulai dari asrama, biaya makan, pakaian, buku, sepatu, tas sekolah sampai pada pemberian uang jajan siswa.

Tapi, Kerajaan Malaysia juga memberlakukan bagi warganya wajib menyekolahkan anaknya. Jika tidak, orang tua bersangkutan akan dikenakan denda sekitar RM 1400 atau sekitar Rp 4 juta. Jadi, tidak heran ada anak yang tidak ingin sekolah, orang tua selalu memaksa anaknya untuk bersekolah.

Bagaimana mengatasi pendidikan perbatasan Sajingan? Menurut Anton,  “ Kita jangan terlalu jauh membandingkan mutu pendidikan di Malaysia. Tapi bandingkan dulu mutu pendidikan di kota dan di perbatasan. Pasti ada perbedaan, ” kata Anton.

Seperti di kota, siswa sekolah dasar sudah bisa mengoperasikan komputer dan internet. Menikmati fasilitas di sekolah seperti tempat bermain dan belajar. Semu itua tidak didapat bagi siswa perbatasan masih serba kekurangan.

Yang terpenting, pemerintah harus menuntaskan kemiskinan warga perbatasan. Karena secara umum masyarakat perbatasan masih dalam lingkaran garis kemiskinan. Hanya bertumpu pada penghasilan lahan perkebunan karet dan sawah yang tersisa.

Setiap tahunnya lahan masyarakat hilang karena digusur oleh perusahaan perkebunan sawit dengan ganti rugi yang terbatas. Mereka yang dulunya menggarap kebun sendiri kini beralih profesi menjadi buruh perkebunan sawit milik perusahaan. 

Demi menyambung hidup ekonomi keluarga, orang tua lebih memilih anaknya membantu menoreh getah di kebun karet atau membantu berladang di sawah. Banyak anak yang tidak tamat SD terpaksa bekerja di luar negeri. Mereka dipaksa untuk tidak tamat SD oleh para calo-calo agar bekerja di luar negeri, terutama Malaysia.

“ Sehingga kemiskinan membuat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya rendah, “ kata Anton.

Masalah ekonomi selalu dianggap sebagai pemicu utama. Padahal, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai Bantuan Operasional Sekolah yang diharapkan mampu menekan biaya pendidikan.

" Di perbatasan, mereka misalnya disuruh ke Malaysia untuk bekerja dan mendapat uang, ada juga yang diminta bekerja di ladang membantu orang tua," kata Pengamat Pendidikan FKIP UNTAN, Aswandi.

Pemerintah harus punya komitmen membangun perbatasan, bukan bagian belakang NKRI, melainkan garda depan. Anak perbatasan harus diperhatikan. Pendidikan antara daerah perbatasan dengan daerah yang tidak berbatasan harus memiliki perbedaan ciri khas yang berbeda.
“ Justru pendidikan di daerah harus lebih bagus, berkualitas baik pula,” kata Aswandi.  
Ada beberapa faktor menurut Aswandi yang mempengaruhi kendala masyarakat ingin mengenyam pendidikan di daerah perbatasan meliputi faktor geografis, sekolah dan tempat tinggal daerah perbatasan karena anak-anak dan guru memiliki jarak tempat tinggal yang jauh.
Faktor ekonomi juga berpengaruh dalam membangun sistem pendidikan perbatasan. Karena banyak anak yang sekolah di daerah perbatasan dalam pemenuhan perekonomiannya tergantung dari transaksi tukar barang sebagai nilai interaksi dagang. Begitu juga sosial kemasyarakatannya tidak bisa dilepaskan karena merupakan dinamika masyarakat memiliki hubungan komunikasi, adat yang berbeda satu sama lain.
Sekretaris Komisi D DPRD Kalbar, Andre Hudaya menyatakan perlu prioritas percepatan pembangunan pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi memang sudah melakukan pembangunan pendidikan tetapi tidak sesuai dengan harapan. Begitu juga dengan terbitnya surat keputusan Mendiknas tentang kualitas pendidikan untuk daerah perbatasan. Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, dalam rangka memenuhi kekurangan guru.
Implementasinya harus segera melakukan koordinasi dan sosialisasi Surat Keterangan (SK) Menteri Pendidikan Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang pemenuhan kebutuhan, peningkatan profesionalisme guru, peningkatan kesejahteraan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar.
Beberapa pencapaian yang diinginkan adalah pemenuhan kebutuhan rumah dinas bagi kepala sekolah, dan guru. Prioritas kompetensi meningkatkan kualitas guru, kebutuhan akan tunjangan guru. Kewenangan itu berada di kabupaten. Sedangkan Departemen Pendidikan sekedar mendaftar nama-nama tersebut.
Karena profesi guru membutuhkan kompetensi yang terintegrasi baik secara intelektual-akademik, sosial, pedagogis, dan profesionalitas. Yang kesemuanya berlandaskan pada sebuah kepribadian yang utuh pula, sehingga dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik senantiasa dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif, inovatif, dan relevan.
Dan jantung dari sebuah sistem pendidikan, ada pada berbagai fasilitas dan perlengkapan sekolah yang memadai. Bukan pada gedung departemen atau dinas yang megah.



Edisi Cetak : 27 Maret 2011
Borneo Tribune

Read More

Menghapus Stiqma di Kampung Beting

Agus Wahyuni

Borneo Tribune, Pontianak

Semua berujung masalah ekonomi. Jika perut sudah lapar angka kriminalitas akan tumbuh di suatu wilayah. Mulai dari New Orleans di Amerika, Caracas di Venezuela, Cape Town di Afrika Selatan sampai ke Kawasan Kampung Beting, Pontianak, Kalimantan Barat.

Seharian Hendra gelisah di kamar rumahnya. Badannya keluar peluh keringat dingin seukuran biji jagung. Hari itu ia kehabisan uang sehingga tidak bisa membeli paket putaw. Tapi ia harus memikirkan cara bagaimana bisa mendapatkan uang.

Di rumah hanya ada Julpandi, ayah Hendra. Sedangkan Syarifah, ibu Hendra keluar ke rumah keluarga di kampung sebelah. Hendra mendekati ayahnya, dengan maksud meminta uang Rp 50 ribu. Katanya untuk memperbaiki sepeda motor.

Julpandi tidak menggubris permintaan anaknya. Karena setiap kali diberi uang selalu minta lagi. Bukannya malah pergi, Hendra terus memaksa ayahnya agar diberi uang.

Kemudian Julpandi mendekati anaknya. Melihat mata dan hidung Hendra berair sambil menggigil. Julpandi menebak anaknya sedang sakau. Lalu marah- marah kepada Hendra. Lama kemudian Hendra tidak sadarkan diri. Istrinya, Syarifah mengetahui kejadian itu hanya bisa menangis.

Melihat kondisi anaknya bungsunya tidak sadarkan diri, Julpandi dan Syarifah bergegas membawa Hendra ke rumah sakit masuk di ruang gawat darurat. Anaknya kecanduan narkoba. Ketika sudah siuman, mereka mengirim Hendra menjalani perawatan dan detoks di Wisma Sirih, Jalan Alianyang, Pontianak. Dari sana petugas menganjurkan anaknya ikut perawatan methadone di Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso, Desember 2008.

Trauma mendalam karena putaw juga dialami Syabrani. Sebelum mengenal putaw ia lebih dulu memakai ganja dan shabu- shabu sejak di bangku sekolah. Ia memperoleh barang haram itu dari seorang bandar di samping rumahnya. Gara- gara barang haram itu hidupnya tidak karuan.

Ia harus berhenti sekolah menengah atas di Siantan, Pontianak Utara karena sering telat membayar uang SPP sekolah. Uang itu habis ia belikan barang narkoba.

Awal 2006 ia bertemu dengan teman yang menawarkan satu paket putaw. Katanya barang bagus. Lebih nikmat dari gelek sebutan bagi pemakai ganja. Ia mulai mencoba. Pertama dan ketiga diberi gratis. Selanjutnya harus membeli dengannya yang dijual Rp 200 ribu untuk mendapatkan empat paket putaw.

Jika tidak punya uang segala cara dilakukan. Ia nekat mencuri di daerah lain. Sasarannya rumah warga yang ditinggal penghuninya. Jika sudah berhasil mencuri barang itu dijual. Lagi- lagi untuk membeli putaw.

“ Setiap saya dapat uang selalu habis untuk membeli narkoba,” kata Syabrani.

Sebelum dipergok polisi ia cepat – cepat memutuskan bekerja. Sudah banyak temannya tertangkap polisi karena kasus mencuri dan merampok.

Tidak ingin bernasib sama ia memutuskan berwirausaha dengan berjualan asesoris dan buah di pasar Siantan, Pontianak Utara. Penghasilannya lumayan. Dalam sehari ia dapatkan Rp 60 - 100 ribu.

Dari penghasilan itu kemudian ia berumah tangga bersama istri dan satu anak berumur dua tahun. Sekarang tinggal di Beting. Tapi putaw membawa sugesti seumur hidupnya. Apalagi menjelang tidur bersama istri. Jika sudah sakau perasaan gelisah dan risih saat dekat dengan istrinya. Tak pelak perabot rumah tangga pecah berantakan jika sedang sakaw.

“ Rasanya ingin ngamuk saja,” kata Syabrani.

Kelakukan Saybrani membuat curiga istrinya. Pada akhirnya ketahuan juga belangnya dan istrinya langsung meminta cerai. Syabrani terpukul dan berusaha kuat tidak mengorbankan keluarga dari narkoba.

***

Hendra dan Syabrani contoh korban tidak berdaya dalam tekanan hidup di lingkungan sosial yang buruk, meski keluarganya hidup harmonis di Kampung Beting, Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Pontianak Timur.

Kampung itu berdiri di atas sungai yang diapit dua sungai besar, Kapuas dan Landak. Eksotisme kehidupan pinggir sungai begitu nyata di kampung ini. Transportasi sampan dahulu merupakan sarana utama untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari menyeberangi sungai Kapuas.

Menyusuri gertak atau jembatan kayu di pinggiran kampung beting merupakan pemandangan yang cukup menarik. Di kampung itu pula menyingkap banyak kehidupan era kesultanan Pontianak sejak berdirinya ibukota Kalimantan Barat pada tahun 1771.

Data Pemerintah Kecamatan Pontianak Timur 2009 memiliki luas wilayah 3,8 hektare dengan jumlah warga di Beting sekitar 3.209 jiwa, terbagi tiga RW dan 14 RT yang dihuni mayoritas penduduk Melayu.

Nama Beting diambil ketika warga mengikuti kegiatan pameran di Pasar Malam dengan berbagai kerajinan tangan masyarakat, kue tradisional, orkes, dan sandiwara.

Dalam dua dasawarsa kampung itu dikenal angker. Karena narkoba dan kriminalitas tumbuh subur di lingkungan yang sumpek dan kumuh tanpa struktur sosial. Semenjak kedatangan para bandar narkoba 1990 mereka memanfaatkan pemuda lokal dijadikan tenaga pengedar narkoba dengan imbalan lumayan besar.

“ Rata- rata per hari para pengedar narkoba bisa memperoleh penghasilan Rp 200 ribu- 1 jutaan daripada kerja buruh bangunan atau pendayung sampan,“ kata Yasir, pemuda Beting.

Beberapa warga ikut kecipratan hasil perdagangan narkoba. Para ibu- ibu juga dilibatkan membuat alat penghisap sabu- sabu atau bong sebagai mata pencaharian mereka. Para bandar juga memanfaatkan rumah warga untuk dijadikan rumah menginap tempat yang aman penyergapan polisi bagi pemakai narkoba dengan kisaran harga Rp 100-200 ribu per harinya.

Dari situ mulai banyak pemuda dari luar dan dalam Beting menjadi pemakai narkoba jenis putaw. Yasir perkirakan dalam sehari lebih dari 20 orang datang ke Beting membeli narkoba jenis putaw harga satu paketnya kisaran Rp 50-70 ribu. Belum termasuk pecandu narkoba jenis ganja dan sabu- sabu.

Dari hasil transaksi itu membuat para bandar layaknya “ Robin Hood.” Biasanya menjelang hari besar keagamaan sumbangan melimpah dari para bandar dibagikan kepada warga Beting.

Siang itu kami membuktikan omongan Yasir melihat langsung pengguna narkoba dampingan Yasir di Kampung Beting. Melihat lebih ke perkampungan, ada satu rumah di atas air di pertengahan kampung.

Di dalam rumah sudah ada 5-7 orang pemakai narkoba jenis putaw mengunakan jarum suntik. Padahal pengguna narkoba rentan terinfeksi human immunodeficiency virus (HIV).

Yasir juga anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Pontianak. Perannya membagikan jarum suntik kepada pemakai di Beting. Per hari 50-100 jarum suntik habis dibagikan. Tujuannya menghidari penularan HIV melalui jarum suntik bergiliran. “ Karena sudah banyak kasus pecandu terinfeksi HIV,” kata Yasir.

Syarief Amin Alkadrie, seorang keluarga keturunan Kerajaan Pontianak, pernah mengatakan selama 25 tahun sampai sekarang, Kampung Beting belum terbebas dari narkoba. Beting sudah dicap sebagai sarang narkoba dan sudah menjadi masalah ruwet yang sulit teratasi.

“ Siapapun yang ke Pontianak pasti tahu Beting. Tahunya bukan soal sejarah, tapi narkobanya,” kata Amin.

Penataan kawasan Kampung Beting sebenarnya sudah lama dilakukan. Pada zaman orde baru, ketika RA Siregar menjadi Walikota Pontianak pada tahun 1960-1964 membuat kebijakan program peremajaan Beting Permai.

Walikota langsung menunjuk Camat Pontianak Timur, yang ketika itu dijabat Drs Sukardi untuk membentuk tim peremajaan tersebut. Beting dianggap strategis yang aksesibilitasnya bisa ditempuh dengan jalan darat maupun sungai.

Pada masa pergantian Walikota, program itu terhenti. Kampung Beting menjadi kumuh. Rumah-rumah padat berdiri di atas air. Jemuran diletakkan di depan rumah, di sepanjang jalan. Masyarakat selalu kesulitan mendapatkan air bersih dan banyak anak usia SD tidak sekolah.

Pemerintah dianggap tidak mampu memberdayakan warga lokal dan terjadi kesenjangan status ekonomi dan sisoal warga disana. Tak heran, banyak pemuda di sana kerja serabutan. Ada yang menjadi buruh, pengamen dan mencuri.

Begitu juga dengan pertambahan penduduk. Banyak warga luar menetap di Beting. Banyak pula warga Beting yang menikah dengan pendatang. Serta membawa keluarga lainnya menetap di Beting. Berkembangnya kawasan Beting memberi dampak negatif. Banyak warganya yang terpengaruh hal negatif dari warga luar. Salah satunya narkoba.

Walikota Pontianak, Sutarmidji mulai lagi melakukan penataan kawasan kumuh dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Beting.
Pada tahun 2005, Pemerintah Kota Pontianak menjalin kerjasama dengan Bank Dunia melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP) dalam penanganan perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan.
Dari kerjasama itu Pemerintah Kota Pontianak mendapat bantuan anggaran program NUSSP sebesar Rp21,6 miliar. Rinciannya, Bank Dunia Rp 13 miliar. APBD Kota Pontianak Rp8,6 miliar dan swadaya masyarakat Rp590 juta.
Tercatat, tahun 2009 Pemkot Pontianak sudah merehab 408 dari 1.002 unit rumah tidak layak huni termasuk di Beting. Sasarannya, penataan permukiman kumuh di sepuluh kelurahan dari 23 kelurahan permukiman kumuh. Ada 120 titik dengan prioritas pembangunan, yakni sanitasi, jalan gang, jalan lingkungan, permukiman yang tidak layak huni, serta pembangunan sarana mandi cuci dan kakus (MCK).
Tapi Kebijakan itu belum bisa menghapus stiqma di kampung Beting. Badan Penanggulangan Narkoba Pontianak mencatat Pontianak menjadi Kota keempat nasional terbanyak penggunaan narkoba dan obat- obat terlarang.

“ Masalah masyarakat Beting sangat komplek, “ kata Camat Pontianak Timur, Rizal Muthahar. Banyak pemuda Beting sulit mendapatkan pekerjaan.

Ketika mereka melamar pekerjaan ke perusahaan selalu ditolak. Biasanya perusahaan ketika melihat pelamar ber-KTP Beting langsung menolak. Bahkan sampai kredit motor masyarakat Beting kesulitan karena orang tidak percaya setelah melihat KTP nya KTP Beting.

Kapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Erwin TPL Tobing, ketika itu berkunjung ke Kampung Beting, Rabu (16/9) mengatakan, “Stigma Beting harus dihilangkan karena tidak semua masyarakat Beting pelaku kejahatan.”

Disinyalir warga pendatang yang menjadikan Beting sebagai markasnya menjalankan aksi kejahatan. Biasanya, pelaku yang bermarkas di Beting kalau dikejar mereka lari ke gang-gang dan masuk ke rumah-rumah penduduk di mana satu sama lainnya saling menutupi sehingga aparat Kepolisian sulit menangkapnya, kata Kapolda.

Warga Kampung Beting perlu bantuan, tetapi kemiskinanlah yang harus dientaskan.

Methadone Antara Kebutuhan dan Harapan

Pada satu pagi yang cerah, Kamis, 10 Pebuari 2011. Pintu terbuka lebar di ruang Unit Gawat Darurat, Rumah sakit Umum Daerah Soedarso, Pontianak sudah ramai dijejali orang sedang antre memburu tiket di loket pendaftaran pasien.

Masuk lebih ke dalam lagi bertulis plang “Klinik Metadhone.” Di tempat itulah Hendra dan Syabrani bagian dari puluhan pemuda pecandu narkoba menyambung hidup bebas dari sakau

Mereka sedang antre di pintu loket menunggu giliran mendapatkan jatah methadone. Sesuatu opiat sintetik yang menyebabkan pasien akan mengalami ketergantungan fisik. Namun sifat kecanduan methadone tidak lebih buruk dari heroin. Program itu berasal dari pemerintahan Jerman melalui Global Fund untuk penanggulangan AIDS, TB dan malaria.

Diantara pengguna methadone paling banyak dari Beting. Namun banyak juga dari luar Beting.

Agus, pemuda Imam Bonjol menceritakan pengalaman hidupnya. Pada 2000 ia mendapatkan putaw dari teman ketika memancing di sungai kapuas. Ketika itu temannya menawarkan narkoba jenis putaw. Awalnya ia menolak. Tapi karena bujuk rayuan ia pun pemakai putaw.

Sampai akhirnya ia sakau karena putaw lalu kritis. Badannya tidak bisa digerakkan dan matanya tidak bisa melihat. Sehingga ia harus dilarikan ke RSUD Soedarso. Beruntung jiwanya bisa tertolong setelah menjalani perawatan selama hampir tiga minggu di rumah sakit.

“ Ketika itu, ada beberapa teman sudah lebih dulu menjalani therapy methadone tanpa sengaja melihat saya di rumah sakit,” kata Agus. Merasa iba melihat kondisi Agus sedang kesulitan menebus obat dan biaya perawatan di rumah sakit. Dan puluhan rekan methadone membantu biaya perawatan dan obat dengan cara melakukan patungan. Sampai sekarang Agus mengukuti therapy methadone.

Tapi, selama mengikuti therapy methadone ia tidak mendapatkan pelayanan baik dari pihak rumah sakit. Petugas methadone menerapkan peraturan membuka klinik pukul 10.00 – 11.00.

“ Lewat dari jam itu kami tidak dilayani,” kata Agus.

Padahal petugas juga sering datang terlambat. Tidak tepat waktu. Sampai- sampai rekan lainnya sudah keduluan sakau sebelum mendapatkan methadone.

Koordinator pecandu narkoba Pontianak, Deden mengatakan, kebanyakan pengguna methadone tidak memiliki pekerjaan tetap. Bahkan tidak kerja sama sekali.

Mereka setiap hari harus merogoh kocek Rp 10.000 untuk mendapatkan methadone di klinik rumah sakit. Padahal tidak semua memiliki uang cukup setiap kali membeli methadone di rumah sakit.

“ Ada yang membawa uang Rp 5.000 bahkan tidak sama sekali,” kata Deden. Beruntung solidaritas mereka kuat. Menerapkan sistem tanggung renteng.

Baginya, program itu masih menyisakan harapan bagi pengguna methadone. Bagi pecandu narkoba sugestinya seumur hidup. Telat saja mereka tidak mendapatkan methadone badannya akan sakau.

***
Pemerintah Kalbar menjamin ketersediaan methadon untuk jangka waktu lama. Sebab, program ini membutuhkan jangka waktu panjang untuk sampai pada tahap penyembuhan total. Caranya dengan menjalin kerjasama Global Fund, lembaga asing yang menangani masalah HIV AIDS, TB dan malaria.
Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, juga ketua pelaksana harian Komisi Penanggulangan HIV AIDS (KPA) Kalbar mengatakan, dari kerjasama itu, Pemerintah Provinsi mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 10,2 miliar untuk penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS tahun 2009.

Dana itu dibagi dua, pertama Rp 3,8 miliar untuk KPA disalurkan tujuh kabupaten yang masuk zona merah, dan Rp 6 miliar lebih untuk bantuan medis dinas kesehatan. Diharapkan APBD bisa mengimbangi karena tidak ada kabupaten/kota yang bebas dari penyakit infeksi tersebut.

Sejak 1993 - April 2010 di Kalbar ditemukan 2.451 HIV dan 1.246 kasus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). Paling banyak di Kota Pontianak ditemukan 1.170 kasus HIV positif dan 717 AIDS. Diperkuat lagi data Badan Penanggulangan Narkoba Pontianak, pengguna narkoba itu didominasi kalangan usia produktif 25-49 tahun sehingga rawan sekali terhadap kelangsungan hidup penerus bangsa.
Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Kalbar, Syarif Toto Thaha Alqadrie, mengusulkan mesti ada perubahan regulasi dalam penanganan endemis AIDS. Yakni dengan membagi metode penanganan melalui tiga kelompok.
Sebut saja, kelompok KPA fokus pada pendidikan, seperti meminta kepada setiap sekolah agar membentuk kader penyuluh narkotika muda. Pelatihan perlu diberikan agar dapat melakukan pencegahan dini. Dan menghindari jangan sampai berkembangnya penggunaan narkotika di kalangan pelajar, pemerintah dan lembaga lain mesti melakukan tes darah dan urine kepada setiap siswa di sekolah.
Begitu juga dengan peran Global Fund, dapat menjembatani informasi, dilakukan dengan memberi berbagai pengetahuan dan pelatihan dan memberikan berbagai akses informasi dan rujukan tentang pemulihan pecandu, dan pengobatan untuk pecandu narkoba.
Terakhir, melakukan pendampingan dan memberikan keyakinan pada keluarga tersebut. Bahwa, hidup masih bisa berjalan seperti biasa.

Aktivis Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kalbar, Rizal Ardiansyah menyatakan, penyuluhan bahaya narkoba dan HIV AIDS harus menjangkau semua pihak dan semua bidang terkait. Baginya, sosialisasi bukan hanya dikalangan atau kelompok tertentu saja, tetapi harus menyeluruh di semua tempat rawan narkoba dan HIV.

Hal lain, diperlukan indikator yang jelas di setiap stakeholder. Seperti bagaimana caranya menyampaikan sosialisasi yang menjangkau semua masyarakat di setiap bidang kehidupan. Selain itu, diperlukan upaya dukungan terhadap terinfeksi HIV. Yang terpenting, pemerintah tidak terlena dengan bantuan dari Global Fund untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kalbar.

“ Tapi kita harus mandiri dan memerlukan penyadaran yang kuat, karena tidak selama kita mendapatkan bantuan,” kata Rizal.

Caranya, pemerintah harus sharing dana anggaran daerah. Dengan cara mengusulkan program yang kuat mencegah bahaya narkoba dan HIV tentu disertai dengan usulan dana yang cukup. Tentu dengan peran legislatif mendukung program pemerintah.

“ Dengan cara itu semangat hidup pecandu narkoba dan ODHA merupakan cara jitu memberi mereka kehidupan dan menjalani kesehariannya,” kata Rizal.

Read More

Menunggu Generasi Damai di Tanah Konflik

Agus Wahyuni

Borneo Tribune, Sambas

Ketika anak terlahir di dunia, rasa keingintahuan pada lingkungan sekitar menjelma pada dirinya. Saat berinteraksi, cepat atau lambat, si anak akan mengenal konflik dikehidupannya. Bisa berkelahi dengan teman, permusuhan, saling memukul, dan lain sebagainya. Seharusnya, anak-anak ini bisa tahu apa yang mesti dilakukan saat berada dalam situasi konflik. Tapi hal itu tidak didapat pada anak yang dibesarkan di lingkungan yang pernah terjadi konflik, yakni kerusuhan antar etnis di kabupaten Sambas, pada 1999.

Sandi (11) sudah berpisah dengan kedua orang tuanya, sejak usianya baru menginjak tiga puluh hari, paska tragedi kerusuhan antar etnis di kabupaten Sambas, sebelas tahun lalu. Ia ditemukan salah satu desa, kecamatan Pemangkat, dalam keadaan terlanjang, di dalam pondok, beratap daun, di tengah pematang sawah.

Saat melakukan penyisiran, Amat (55), bersama beberapa warga secara kebetulan melintas, mendengar ada tangisan bayi. Situasinya sepi, hanya terlihat hamparan sawah, dan sebuah pondok. Lalu, didekati pondok itu, didalamnya ternyata ada bayi, menangis, terlentang di lantai pondok, tanpa orang tua.

Merasa tak tega, bayi itu lalu dibawa ke kecamatan Tebas, berharap bayi itu bisa diserahkan pada siapa yang ingin merawat bayi itu. Kebetulan, ada pasangan suami istri, mencari bayi untuk diangkat dijadikan anak. Pasangan suami istri tersebut adalah Hasanudin ( 44) dan Fariyah (43), warga desa Tebas Kuala, kecamatan Tebas, masih keluarga dekat Amat.

Fariyah ingat, saat Amat menyerahkan bayi itu padanya. Ia sempat melihat kondisi fisik bayi. Apakah ada cacat atau tidak, mulai dari ujung kaki ke ujung kaki. “ Bayinya sehat, tidak ada cacat, “ kata Fariyah. Bahkan fisik bayi terlihat kekar, dan berotot. Setelah itu bayi dibawa pulang ke rumahnya, lalu diberi nama Sandi.

Sebelas tahun sudah berlalu, Sandi tumbuh sebagai anak sehat dan suka bergaul dengan teman sesamanya. Selama ini ia hanya tahu orang tuanya, yang merawatnya sekarang. Kini ia duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar negeri sembilan, kecamatan Tebas, kabupaten Sambas.

Ia pernah bersedih dan menitikkan air matanya ketika Sandi pernah menayakan keberadaan orang tuanya yang asli. Saat itu ia sedang memasak di dapur. Bak disambar petir, saat Sandi menghampirinya dan mengatakan hal itu.

Ada beberapa temannya berkata bahwa Sandi anak angkat. Fariyah berkata, “dari mana Sandi tahu. ”Jawabnya, dari teman. Fariyah langsung menangis. Dan ia pun balik mengatakan, “Sandi anak emak yang asli. Jangan percaya sama teman, percayalah pada emak.” Sandi dipeluknya. Sejak itu, pergaulannya selalu ia awasi, dengan siapa dan kemana Sandi bermain.

Pada pertengahan Oktober 2009, mendadak perasaan Fariyah tidak enak, siang itu, seharusnya Sandi pulang sekolah, dan berada di rumah, pukul 11.00. ”Saya menunggu anak saya, tapi hingga sore belum juga datang,“ katanya.

Ia mencarinya, menanyakan orang terdekat yang melihat Sandi. Ada salah satu tetangga kebetulan melihatnya siang itu. Sandi digonceng oleh seseorang menggunakan sepeda motor. Tapi tetangganya tidak kenal, siapa pemuda itu. Mendengar cerita tadi, Fariyah menyuruh suaminya untuk mencari keberadaan Sandi, bersama warga lainnya. Sementara Fariyah masih menunggu di rumah.

Pukul 17.00, Sandi pulang ke rumah. Ia melihat badan anaknya lusuh, dengan muka lebam. Ia tanyakan dari mana, anaknya berkata, ”Tadi Sandi disekap dan dipukul mak.”

Ia meminta Sandi melanjutkan ceritanya. Saat pulang sekolah, tiba- tiba ada seorang pemuda menuduhnya mencoret sepeda motor miliknya. Padahal Sandi tidak melakukannya. Pemuda itu terus menuduhnya, lalu dibawa menggunakan sepeda motor menuju ke semak- semak, di kota Sambas, sekitar 15 kilometer dari lokasi sekolah Sandi.

Lantas, tangan Sandi diikat, lalu dipukul dan ditampar wajahyna dengan telapak tangan pemuda itu, hingga memar. Merasa cukup puas, Sandi dibawa kembali pulang ke Tebas. Dari ceritanya, Fariyah langsung melaporkan pada polisi. Hingga sekarang belum diketahui siapa pelakunya.

Sandi sebenarnya anak yang pintar, di sekolah ia sering mendapat peringkat 3- 6 setiap menerima raport di kelas. Namun, dalam hal pengawasan belajar, Sandi kurang mendapat binaan dari orang tuanya. Dan itu diakui Fariyah. “Saya ini hanya sekolah tamatan SD,” kata Fariyah. Jadi tidak tahu apa yang mesti diajarkan pada Sandi. Sementara ayahnya sering berada di luar kota, karena berwirausaha disana. Untuk mengawasi Sandi belajar tidak ada. ”Jadi Sandi hanya bisa belajar sendiri di rumah,” katanya.

Jika waktunya bermain, Sandi dibolehkan bermain tapi di lingkungan terdekat saja. Meski begitu, terkadang ia luput memantau Sandi. Akibatnya, Sandi pernah membuat ulah. Saat itu, ia sedang bermain kejar-kejaran sesama teman bermainnya, juga teman sekelasnya. Mendadak, canda tawa riang anak- anak berbuah keributan. Terjadi perkelahian antara Sandi dan temannya. Seketika itu, Sandi langsung melempar batu segepal tangan, tepat mengenai kepala temannya, lalu jatuh pingsan. Ia dan orang tua korban datang ke lokasi. Melihat kepala anak itu sudah berlumuran darah, “saya kaget sekali, dan langsung menyuruh orang tuanya agar anaknya segera dibawa ke ruma sakit,” kata Fariyah.

Di rumah, ia melihat tingkah laku Sandi. Suka merenung. Diam. Barangkali ia menyesal telah berbuat seperti itu dengan temannya. Tapi Sandi tidak tahu harus melakukan apa setelah menjalani konflik.

***

Daerah Kalimantan Barat, pernah terjadi konflik yang besar, melibatkan antar etnis yang bertikai, pada 1999 di kabupaten Sambas. Sementara jumlah korban jiwa cukup banyak, dan yang mengungsi ke tempat aman, dengan meninggalkan daerah asalnya, mencapai ribuan.

Peristiwa itu,harusnya sudah direspon oleh pemerintah. Bagaimana ke depan tidak lagi adanya konflik serupa . Salah satunya melalui pendidikan pada anak bagaimana menanamkan nlai-nilai perdamaian pada anak.

Namun, untuk mewujudkannya tampaknya masih jauh dari harapan. Terkesan pemerintah menganggap pendidikan seperti itu masih belum perlu. Padahal anak adalah bibit generasi di masa mendatang yang akan melanjutkan estafet roda kehidupan, tentulah harus mendapatkan porsi pupuk yang begitu banyak guna menyuburkannya sebagai tunas yang unggul yang akan membuahkan hasil yang berkualitas bagi kelangsungan hidup di masa mendatang.

Safitri, guru SDN Sambas bercerita, selama tiga tahun ia mengajar, belum pernah mengajarkan siswanya tentang materi perdamaian atau menanamkan nilai-nilai perdamaian pada anak. Selama ini materi yang diajarkan lebih banyak pada dasar ilmu pengetahuan, seperti berhitung, pengetahuan alam, sosial, dan pengenalan bahasa. Tujuannya, bagaimana cara agar siswanya bisa menyerap dan memahami mata pelajaran yang diajarkan, karena mata pelajaran itu adalah mata pelajaran yang akan diujian.

Anida, guru SMP Tebas, pendapatnya sama, baru dua tahun ia diangkat menjadi pegawai negeri sipil,untuk guru IPA, sama sekali belum pernah memberikan materi tentang perdamaian konflik anak.

Sepengetahuannya, materi kurikulum tentang menangani perdamaian konflik di sekolahnya masih belum ada. Dan ia bersama guru lainnya hanya mengajarkan sesuai kurikulum yang dibuat, dengan mengacu pada materi ujian nasional, katanya.

Kepala bidang pendidikan formal dan informal, dinas Pendidikan Sambas, Karman mengakui Sambas masih belum ada materi pendidikan perdamaian konflik yang disampaikan di sekolah Sambas. Namun, secara tidak langsung, kita sudah memberikannya, yakni melalui pendidikan anak usia dini (PAUD).

Baginya, dengan menanamkan pendidikan anak usia dini, berlahan kita bentuk karakter anak, karena dalam masa pertumbuhannya, si anak akan mengenal, bagaimana memiliki peran penting membentuk karakter anak.

Melalui PAUD, kita telah mengajari anak pada lingkungan sekitar. Misalnya saja, pada saat anak-anak bermain di sekolah Paud, anak bisa langsung berinteraksi dengan teman sekelasnya. Mengenal satu sama lain. Walauapun dalam bermain, ada perkelahian sesama anak, namun, adanya guru pendamping, perkelahian itu bisa dilerai, dan mengajarkan bagaimana mendamaikannya.

Tanpa pendidikan dini, anak sulit diarahkan sebagaimana tujuan hidup manusia. Dengan harapan, melalui Paud, anak akan lebih siap menempuh pendidikan formal tingkat dasar dan menengah.

Di kabupaten Sambas, setiap tahunnya jumlah PAUD semakin bertambah. Pada 2010, jumlah yang ada sebanyak 300 PAUD, sementara dana operasionalnya dibantu dari bank dunia dan Pemda Sambas.

Kabupaten Sambas juga ditunjuk sebagai penyelenggara PAUD terbaik nasional, dibanding kota lainnya yang menyelenggarakan PAUD serupa.

Sebenarnya, bagaimana konsep mewujudkan pembelajaran siswa dalam bentuk perdamaian konflik tidaklah sulit asal mendapat dukungan semua pihak, dan siap menjalankannya. Asalkan mau mencoba dan berusaha.

Menurut Eni Dewi Kurniawati, guru SMAN 2 Sambas, pernah juara 1 lomba kreatif ilmiah guru Kalbar, mengangkat tentang ”Meminimalisir konflik dan menumbuhkambangkan kesadaran pluralisme pada siswa”

Cara itu bisa efektif. Namun, penerapannya tidak sekedar transfer ilmu dari guru ke siswa, tetapi bersama-sama siswa melakukan infestigasi dan konstruksi pengetahuan yang menggiring kearah perubahan sikap dan prilaku yang positif.

Seperti dapat dilihat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan adanya komunikasi yang baik dalam diskusi. Siswa lebih aktif dan kreatif menuangkan gagasan untuk mencari solusi dalam meredam konflik dan menumbuhkembangkan kesadaran pluralisme. Tujuannya, siswa dapat memahami perbedaan yang ada, sehingga konflik tak perlu terulang.

Menurutnya, konflik itu muncul karena kurangnya memahami kesadaran diri sendiri dan orang lain. Merasa diri paling hebat tanpa mengenal kompromi. Untuk itu, perlu mengamalkan segala aturan dan mematuhi segala larangan.

Sehingga tergambarlah sebuah pola pikir yang baik, bagaimana siswa mencoba memahami perbedaan yang ada dari berbagai segi kehidupan seperti, latar belakang sejarah perjuangan bangsa dalam mempersatukan bangsa Indonesia, falsafah Negara, kehidupan sosial, agama dan berbagai konflik yang terjadi di Indonesia sampai ke manca negara.

”Dengan begitu, betapa luasnya jangkauan dan pola pikir siswa memandang perbedaan dan konflik,” kata Eni.

Sementara ruang diskusi tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa dimana saja, misalnya, ruang pertemuan, perpustakaan dan di tanah lapang. Suasana diskusi juga tidak mesti duduk di atas kursi, namun dapat dilakukan dengan cara duduk melingkar di lantai.

Ini salah satu cara untuk menyatukan perbedaan etnis diantara mereka. Sehingga ada kesan suasana menjadi santai, penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Akan tetapi mereka dengan serius menanggapi berbagai persoalan yang dimunculkan.

Tentu, untuk menerapkan itu, harus mendapat dukungan dari kepiawaian guru dalam menyampaikan materi. Misalnya menggunakan bahasa tubuh, mewakili ekspresi siswa, memberikan penguatan pendapat siswa dalam bentuk pujian. Sehingga siswa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa lainnya dan fasilitator untuk meresponnya.

”Dengan begitu, tergambarlah pengalaman dan pengetahuan siswa tentang kesadaran dalam menghargai pluralisme dan meredam konflik,” kata Eni.

Pengamat pendidikan Universitas Tanjungpura, DR Aswandi mengatakan, semestinya pemerintah, dalam hal ini dinas pendidikan sudah memasukkan program pendidikan pada siswa, menanamkan perdamaian, bisa melalui pendidikan informal di sekolah.

Tapi sampai saat ini dinas pendidikan belum terbuka hatinya untuk melaksanakannya. Padahal kita sudah sampaikan di beberapa seminar, bagiamana mewujudkan tiap sekolah agar memasukkan materi pembelajaran perdamaian konflik, dengan mengundang dinas pendidikan, agar hal ini bisa diterapkan melalui kebijakannya.

“Lagi-lagi tidak direspon olehnya,“ kata Aswandi.

Ia sendiri sebenarnya sudah mempunyai konsep itu, untuk usia anak yang pas untuk mendapatkan pendidikan pedaiaman konflik adalah anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Karena pada usia itu, karakter anak sudah mulai terlihat. Sebagai daerah yang sangat ideal untuk menerapkan pendidikan perdamaian pada anak ada di Kota Singkawang. Karena penduduk disana multi etnis, melayu, cina, dayak,madura, jawa, dan lainnya.

Bentuk pembelajarannya, dengan menyampaikan isu-isu tentang konflik, dan bagaimana cara menanggulanginya dengan pembelajaran berupa simulasi.

Lingkungan ‘dalam' dan ‘luar pagar' sekolah mempengaruhi perilaku siswa. Dan sekolah tempat konflik dalam berbagai bentuk dan melibatkan berbagai pihak. Supaya konflik tidak mengganggu siswa secara fisik maupun psikologis, maka konflik tersebut harus dikelola dengan tepat dan baik. Manajemen konflik berbasis sekolah adalah satu pendekatan yang perlu dilakukan di sekolah.

Metode seperti itu sudah digunakan banyak negara, ada beberapa sekolah di Indonesia yang menerapkannya. Metode ini berhubungan langsung dengan unsur pendidikan anak, yaitu keterampilan sosial (social skill) dan keterampilan hidup (life skill), dengan mengajarkan penghargaan kemajemukan dan perbedaaan di sekolah.

Agar sekolah bisa menerapkannya, ada beberapa hal perlu dipertimbangkan siswa, guru, dan kepala sekolah. Salah satunya, bagaimana merancang proses belajar dan mengajar yang tidak terpaku pada keterampilan akademik saja, dalam rangka mengejar target materi ajar. Komponen penting kurikulum pendidikan anak yaitu keterampilan sosial dan keterampilan hidup, perlu menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah. Karena hal ini memberikan siswa kemampuan menghadapi masalah dan mengelola konflik.

Menanamkan pendidikan perdamaian anak di daerah pernah terjadi konflik, yakni kerusuhan antar etnis di kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada tahun 1999, dipandang perlu, bagaimana menciptakan generasinya yang cinta damai. Namun wujud aksinya belum terlihat bagi pemegang kebijakan.

Menunggu Raja Cinta Damai

Pagi itu, Kamis (14/1), saya mengunjungi sekolah menengah pertama negeri 2, Sambas, di ruang kelas sembilan. Saya melihat Pangeran Ratu Muhamad Tarhan (14) terlihat serius menikmati pelajaram sekolah. Memasuki jam istirahat, ia keluar kelas, membaur dengan teman sekelasnya di kantin, dan di sekitar areal sekolah.

Di usianya yang masih anak-anak, Tarhan adalah calon pangeran, pemimpin kerajaan Istana Alwatzikhoebillah, Sambas, setelah ia dinobatkan pengganti almarhum Pangeran Ratu Winata Kesuma, ayah Tarhan yang wafat setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Harapan Kita, Jakarta, Sabtu (2/2) 2008. Kabar wafatnya raja berumur 42 tahun karena komplikasi penyempitan pembuluh darah disertai penyakit jantung.

Saat itu Tarhan masih berumur (11 tahun), diusianya itu, dan ditinggal ayah tercintanya, tentu perasaan sedih yang amat mendalam pada dirinya. Apalagi ditambah dengan penobatan dirinya menjadi calon pemimpin di kerajaan Sambas. Tentu butuh bimbingan dan pengawasan selama masa pertumbuhannya, dibanding anak- anak lainnya. Bagaimanapun juga, ia adalah figure sekaligus pemimpin bagi kerajaan Sambas.

Namun dalam masa pertumbuhannya, bermain dan belajar, Tarhan tidaklah seperti calon raja lainnya di tanah Jawa. Harus mendapat perlakukan ekstra, baik dari segi pergaulan di lingkungannya, maupun dalam segi pembinaan padanya.

Saat ini pangeran diberlakukan sama dengan anak- anak lainnya, diberi kebebasan dalam pergaulan, pada siapa saja, asalkan tidak berbuat menyimpang, kata Sekretaris Istana Alwatzikhoebillah, Sambas, Uray Reza Fahmi.

“Awalnya tidak seperti itu,“ kata Uray Reza. Sejak memasuki bangku SMP, pangeran mendapat pengawasan ekstra dari lima orang kerabat kerajaan yang dipercaya sebagai dewan pembina pangeran Tarhan. Lainnya adalah Uray Barudin Idris, adalah anggota DPRD Kalbar. Uray Burhanuddin, adalah camat Sambas, Ratu Dwi Kencana, adalah adik kandung almarhum pangeran ratu Winata Kesuma, dan Uray Iswadi.

Setiap gerak gerik pergaulan pangeran selalu mendapatkan pengawasan. “Namanya anak-anak, setiap pergaulannya selalu ada yang menyimpang,” katanya. Misalnya selalu ngumpul dengan teman sebayanya, hingga lupa waktu jam belajar. Atau bepergian ke luar kota menggunakan kendaraan bersama temannya, tapi tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Setiap kesalahan itu, ia selalu mendapat peringatan dari dewan pembina. Merasa tertekan, pangeran drop. Pernah ia ditemui menyendiri, dengan raut wajah penuh kesal. Lalu, ia berninsiatif memanggil dewan pembina pangeran. Dihadapan pangeran, ia katakan padanya. “Dari kelima dewan ini, mana yang pangeran pilih untuk mendampingi pangeran,” kata Uray Reza. Lalu, pangeran menunjuk dirinya.

Sejak itu, ia bersama dewan pembina lainnya sepakat, bahwa pangeran diberikan kebebasan dalam pergaulan dan menikmati masa pertumbuhannya. “Jika ia berbuat menyimpang, kita akan tegur,” katanya.

Di luar kerajaan, Uray Reza adalah guru SMPN 2 Sambas, juga guru sekolah pangeran Tarhan. Jadi, baik di lingkungan kerajaan, maupun di lingkungan sekolah, pangeran Tarhan selalu mendapat mengawasan dan pembinaan darinya.

Namun, secara khusus untuk melakukan pembinaan dengan menanamkan nilai-nilai perdamaian pada pangeran masih belum dilakukan, karena faktor usia yang belum mendukung. Begitu juga dengan tragedi kerusuhan, pada 1999, meledak. Dimana banyak korban berjatuhan. dimana pada 2001, Bakornas PBP melakukan pendataan, terdapat pengungsi menyemalatkan diri berjumlah 58,5 ribu.

Kejadian itu, Tarhan masih berumur tiga tahun. Dan kini, dari pristiwa itu, Tarhan belum mendapatkan ceritanya.

Kita inginkan, nilai-nilai perdamaian pada diri Tarhan seperti air mengalir. Sesuai dengan pesan ayahnya sebelum meninggal, ketika dihadapkan dengan berbagai pertanyaan, bagaimana mewujudkan perdamaian di kota Sambas, paska tragedi kerusuhan. “Almarhum hanya menjawab, “biarkan seperti air mengalir,” begitu pesanya, kata Uray Reza.

“Saat ini, kita hanya memberikan ruang kebebasan pada Tarhan, baik pergaulan, maupun kemauan yang ia inginkan,” katanya. Biarkan Tarhan menikmati masa anaknya, hingga berlalu. ”Kita tidak inginkan jika kelak pangeran dewasa, baru menikmati pergaulan bebasnya, apalagi Tarhan adalah penerus tahta kerajaan. Ini untuk menghindari stigma masyarakat, terhadap kharisma raja.

Dan justru dengan pergaulannya saat ini, ia akan menemukan sendiri nilai-nilai perdaiaman itu sendiri, di luar lingkungan belajar. Misalnya raja bergaul sama siapa saja, tanpa ada batasan, baik suku, agama dan ras.

Dan untuk menyadarkan bahwa ia adalah raja, biasanya kita ikut sertakan pada setiap ada acara kerajaan, misalnya, pertemuan antar keraton se nusantara, atau setiap acara pembuka event lomba sampan tradisional yang sudah membudaya bagi masyarakat Sambas. Dengan tujuan, memperkenalkan pada masyarakat Sambas pada calon rajanya, kelak ketika dewasa nanti.

Sementara untuk memupuk jiwa kepemimpinan Tarhan, dengan sendirinya Tarhan membentuk sebuah tim futsal, yang ia bentuk dari beberapa teman sekelasnya. Ia juga membentuk tim dayung, yakni tim cruis, kini aktif diterjunkan setiap event perlombaan sampan tradisonal di sejumlah daerah.

Dalam menanamkan nilai-nilai perdamaian konflik pada anak, biarkan seperti air mengalir. Namun tidak bisa lepas dari pengawasan dan pendampingan peran orang tua dan guru. Begitu juga dengan lingkungan sekitar anak.***

Read More